Langgar Perda AKB, Sel Tahanan Khusus Menanti

0
45

Pemerintah Kota (Pemko) , (Sumbar) merencanakan pemberian terhadap masyarakat yang elanggar peraturan daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam penindakan ini, melibatkan unsur TNI-Polri. Salah satu cara yang dilakukan oleh polisi adalah dengan menyiapkan sel khusus bagi para pelanggar Perda AKB.

Sel tahanan saat ini penuh, namun kami akan siapkan sel khusus bagi para pelanggar Perda AKB.

“Sel tahanan saat ini penuh, namun kami akan siapkan sel khusus bagi para pelanggar Perda AKB,” kata Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, Senin, (21/9/2020) dilansir dari minangkabaunews.

Para pelanggar Perda AKB akan dilakukan untuk menentukan positif atau tidaknya si pelanggar tersebut sebelum dilakukan penahanan.

“Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka juga,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan pihaknya mengambil gerak cepat pasca perda AKB disahkan pada Jumat, (11/9/2020) dan sudah disosialisasikan pasca aturan itu disahkan di tingkat .

Lebih lanjut Hendri meminta kepada petugass yang ditugaskan ke lapangan untuk memberitahu dengan sopan kepada masyarakat terkait penegakan aturan Covid-19. Sanksi sosial akan diberikan para pelanggar, namun tidak seberat dengan sanksi denda.

“Jika ketemu lagi dengan orang yang sama, maka penindakan selanjutnya adalah diberi hukuman administratif berupa denda sebesar Rp 250 ribu. Bisa saja orang yang sama ditindak dan diproses ke pengadilan, jalan terakhir adalah dihukum kurungan penjara,” katanya.

Langkah ini diambil, kata Hendri, agar Kota Padang kembali ke zona hijau, karena jika tak kunjung hijau, maka pelajar tidak akan bisa masuk ke sekolah.

“Banggalah dengan Perda ini, perda ini satu-satunya di terkait penegakan Perda AKB dalam penanganan Covid-19. Jangan sampai kita sendiri yang menjatuhkan harga diri, saya meminta ini dikerjakan secara serius,” katanya.

Sementara Kabid Humas Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, Perda AKB tidak menjamin penyebaran virus Covid-19 akan serta merta hilang di Sumatera Barat.

“Dengan perda ini bisa mengatur orang yang tidak memakai dan menjaga jarak. Memang tidak menjamin dengan adanya perda ini Covid-19 berkurang, namun setidaknya bisa memberi efek jera oknum masyarakat yang nakal itu.(*)