Padang, Rakyat Sumbar — Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi memajukan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar) kedepannya. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta semua sektor untuk lebih memaksimalkan pengembangannya untuk menjadikan Sumbar yang unggul.
“Dari 37 kewenangan daerah, hanya 4 berada di pemerintah provinsi, sinkronisasi program dengan kabupaten/kota dibutuhkan, karena yang banyak itu kewenangannya berada di daerah,” sebut Nasrul Abit, Rabu (8/1).
Nasrul Abit menyebutkan, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2004 provinsi kewengannya hanya pengelolaan SMA/SMK, kehutanan, pertambangan dan perikanan, sementara selebihnya merupakan kewenangannya kabupaten/kota.
“Dengan kondisi itu, dalam upaya memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu berkalaborasi dengan kabupaten/kota dan mendapatkan dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, Sumbar untuk percepatan pembangunan dan ekonomi Sumbar, peningkatkan infrastruktur jalan, perumahan, air bersih, irigasi dan lainnya perlu lebih mendapatkan perhatian ke depannya. Sebab Sumbar memiliki banyak potensi lain dari sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan, serta pariwisata. Kelancaran akses transportasi sangat menentukan.
“Untuk daerah yang tertinggal dilakukan percepatannya dengan memberikan bantuan keuangan khusus. Dalam menggerakan ekonomi Sumbar yang 90 persen berasal UMKM, potensi yang ada perlu dimaksimalkan, diharapkan peran generasi muda atau kaum millineal dalam melakukan pengolahan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar,” ungkapnya.
Wagub menambahkan, dalam mengembangan bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan di Sumbar perlu dilibatkan peranan tunggu tigo sajarangan, sehingga langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Meskipun kewenangan pendidikan hanya untuk SMA/SMK di provinsi, tapi tentu mulai tingkat dasar yang kewenangannya di kabupaten/kota perlu dilakukan pengawalannya secara bersama. Lulusan SMK mesti menguasai bahasa asing, keberadaan BLK dapat dimamfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan punya sertifikat keahlian,” terangnya.
Bidang kesehatan, Nasrul Abit menuturkan, pendataan masyarakat miskin yang belum tertampung dengan jaminan kesehatan nasional BPJS juga perlu mendapatkan perhatian ke depannya. Begitu juga menyikapi sarana dan prasana serta tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit di daerah dalam menampung pasien rujukan yang saat ini menumpuk di RSUP M Djamil Padang.
“Pelayanan kesehatan yang berjenjang dengan penyuluhan dan pemantauan dapat mengurangi resiko penyakit. Dengan pembenahan yang dilakukan, tentu puskesmas dapat menampung pelayanan dasar dengan baik,” bebernya.
Di bidang pelayanan publik, peningkatan kemampuan dan kapasitas ASN juga perlu mendapatkan perhatian untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima diterima masyarakat.
“Sekarang sudah tidak ada lagi layanan yang berbelit-belit, pelayanan prima yang diutamakan,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan peran pelabuhan juga sangat penting dalam mendukung geliat perekonomian. Saat ini pemerintah ingin mengembangkan poros maritim yang ditunjukkan dengan upaya menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang mumpuni disertai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Kita di Sumbar ada pelabuhan yang bisa dimamfaatkan dalam menggerakan perekonomian dengan menghadirkan perusahan pengolahan sawit. Nantinya hasilnya bisa diekspor melalui pelabuhan Bungus ataupun Teluk Bayur di Kota Padang dan Teluk Tapang di Pasaman Barat,” bebernya.
Sementara, untuk Kabupaten Mentawai yang masih berstatus tertinggal dengan percepatan pembangunan jalan Trans Mentawai dan akan diperlebarnya Bandar Udara Rokot di Sipora yang nantinya berskala internasional, dapat mendorong kemajuan di daerah tersebut.
“Dengan lancarnya akses transportasi di Mentawai, tentunya sektor lainnya secara tidak langsung akan berdampak terhadap kemajuan pembangunan yang terjadi. Sehingga Mentawai bisa dikeluarkan dari status tertinggal,” pungkasnya.(*)
