Belakangan ini ramai diperbincangkan polemik soal pergantian nama provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau. Menangggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak ingin masuk dalam pusaran polemik seputar penggantian nama Provinsi ini.
“Kalau saya berkomentar, mendukung atau menolak, pasti jadi polemik. Saya tidak mau masuk dalam pusaran itu. Tapi kalau memang ada tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengapungkan wacana ini dan membahasnya, silakan saja,” katanya di Padang, Jumat (25/9/2020) dilansir antarasumbar.
Dikatakan Gubernur Irwan Prayitno bahwa, masyarakat bisa mewacanakan perubahan nama provinsi, namun dia mengingatkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada proses yang harus dilalui untuk mengubah nama provinsi.
“Nanti kalau masyarakat sepakat untuk mengubah dan memang dimungkinkan secara aturan, saya dukung. Tapi kalau nanti kesimpulannya tidak perlu diubah, tetap menggunakan nama Sumatera Barat, saya juga akan mendukung keinginan itu,” katanya.
“Intinya keinginan masyarakat,” ia menambahkan.
Sebagai kepala daerah dan pejabat pemerintah, Irwan mengatakan tugasnya adalah bekerja untuk semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Diketahui sebelumnya, politisi Gerindra asal Sumbar Fadli Zon mengemukakan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau karena menilai nama Minangkabau lebih sesuai dengan sejarah dan kekhasan budaya.
Ia juga mencontohkan, nama provinsi seperti Aceh, Bali, dan Papua berkaitan dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas etnis masyarakatnya.
Menurut dia, wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau sudah muncul sejak tahun 1970-an. Sebelumnya wacana penggunaan nama Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) juga pernah menjadi polemik di Ranah Minang.(*)
